BeritaNasional

Gubernur Diminta Hentikan Dugaan Pertambangan Ilegal Mining diKolut

JARRAKPOSKENDARI – Sejumlah aktifitas penambangan yang diduga Ilegal Mining marak terjadi disetiap wilayah potensi pertambangan. Padahal dalam peraturan perundang-undangan Mineral dan Batu Barah (Minerba) UU N0. 4 Tahun 2009, “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu barah yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayaan, kontruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”.

Dugaan penambangan tanpa izin tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi sering juga menimbulkan persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, kejahatan, ketimpangan nilai ekonomi, atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009. Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha penambangan adalah Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun kebanyakan Oknum pelaku penambang menyepelehka hal tersebut. Kendati ini diungkapkan oleh jenderal Poros Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia, Nawir kepada media ini Kamis, (20/2/2020).

Diketahui wilayah Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) telah terjadi dugaan penambangan secara ilegal atau penambangan tanpa prosedur Hukum yang berlaku, sebagai contoh yang telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan tersebut diantaranya,:

1. PT. Alam Mitra lndah Nugraha (AMIN),
2. PT. Kurnia Mining Resources (KMR),
3. PT. Kasmar Tiar Raya (KTR),
4. PT. Tambang Mineral Maju (TMM) Join Olerasional (JO) PT. Rai Dili Pratama (RDP).

“Sejumlah perusahaan tambang tersebut kuat diduga melakukan penambangan, pegangkutan, dan penjualan biji nikel (Ore) yang tidak berdasarkan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah diajukan ke di Dinas ESDM Sultra,” terang Nawir

Selain maraknya penambangan, pegangkutan, penjualan biji nikel (Ore) tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan tersebut sehingga berbagai macam modus dilakukan oleh oknum para pelaku penambang di blok Batu Putih tersebut.

“PT TMM, PT Kasmar, PT Amin dan PT Kurnia melakukan dugaan penambangan tidak berdasarkan RKAB dan menambang diluar titik koordinat IUP, mestinya penambang wajib memperhatikan titik Koordinat berdasarkan RKAB yang telah diajukan oleh perusahaan ke di dinas ESDM Sultra,” imbuhnya

Fenomena tersebut menunjukkan sebuah realita bahwa tidak berjalannya peran pemerintah sesuai dengan fungsinya sebagai regulator, baik dalam pengawasan dan kontrol serta memberikan sanksi tegas terhadap peIaku usaha penambanagan, terkhusus Dinas ESDM Sultra.

Maka dari itu, “Kami yang tergabung dalam lembaga Poros Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia meminta kepada Gubernur Sultra agar segerah menghentikan dugaan aktivitas sejumlah pertambangan ilegal mining tersebut,” tegas Nawir.

 

Penulis : Edi Fiat

Editor : AND

 

www.jarrakpossultra.com

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close