Tak Berkategori

Warga Desa Kertaraharja Karawang Melaporkan Adanya Pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

KARAWANG, jarrakpossultra 18-04-2020 | Sejumlah warga Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, didampingi DPP BAMUSWARI melaporkan panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena diduga telah melakukan pungli.

Warga mengadu karena program percepatan kepemilikan sertifikat tanah program pemerintah pusat ini, yang seharusnya gratis itu ternyata ada pungutan yang nominalnya mencapai hingga jutaan rupiah.

Dr. Drs Jorry sam.M..Ph.D. Psikolog, Kepala Riset dan Litbang DPP BAMUSWARI, semengatakan jika pungutan diduga dilakukan oleh oknum Sekretaris Desa Kerta Raharja “Y” yang juga sebagai ketua panitia PTSL terhadap sekitar 600 bidang tanah di desanya.

Menurut Jorry, Panitia Pembuatan Sertifikat Tanah yang dilaksanakan oleh PemDes Kertaraharja dan Badan Pertanahan Nasional ( BPN) diduga meminta sejumlah uang terhadap Masyarakat tidak sesuai dengan jumlah uang atau nominal yang sudah ditetapkan pemerintah dalam rancangan Program Nasional (PRONA).

“Dalam aturan jelas diatur jika biaya yang harus ditanggung warga untuk PTSL ini sebesar Rp. 150 ribu, namun pihak panitia diduga meminta hingga jutaan rupiah tergantung bidang tanah yang disertifikatkan,” ungkap Jorry kepada.jarak pos

“Warga diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp. 500 ribu dimana sisanya dibayarkan jika sertifikat tersebut sudah selesai, tentu ini jelas adalah pungli dan menyalahi aturan karena biaya resmi dari BPN hanya Rp. 150 ribu,” sesalnya menjelaskan.

Lebih lanjut Jorry menambahkan, dugaan itu semakin terang dengan adanya indikasi penyelewengan atau pungutan biaya pembuatan sertifikat tanah desa Kertaraharja dan diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa Kertaraharja dan Panitia PTSL lainnya.

“Masyarakat mengetahui bahwa di desa Kertaraharja terindikasi terdapat Pungutan tentang Pembuatan Sertifikat Tanah khususnya sejak Tahun 2018. Karena desa meminta sejumlah uang terhadap Masyarakat tidak sesuai dengan jumlah uang atau nominal yang sudah ditetapkan pemerintah dalam rancangan
Program Nasional (PRONA),” katanya lagi memaparkan.

Masih menurut Jorry, dengan membawa sejumlah alat bukti dan sejumlah saksi, yakni, surat pernyataan pemberian uang dan penerima Sertifikat, Bukti rekaman percakapan antara panitia dan penerima surat maka DPP BAMUSWARI pun melaporkan Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa Kertaraharja serta Panitia PTSL lainnya kepada Polda Jabar.

“Semua berkas laporan beserta alat bukti telah diterima pihak Polda, yaitu melalui surat tanda terima tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani Staf Subbag Renmin, laporan aduan tersebut diterima pihak Polda Jabar,”pungkasnya/Jodi.

Editor :IS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close